Perceraian PNS

Bismillah…

image from : colo-divorce.com

Setelah pada edisi sebelumnya membahas tentang perkawinan PNS, maka pada artikel kali ini saya akan mencoba menyajikan sedikit informasi tentang Perceraian PNS. Adapun tujuan saya menyajikan artikel ini hanya sebagai informasi bahwa melakukan perceraian bagi seorang PNS agak sukar dilakukan karena harus melalui proses yang panjang sehingga hendaknya dipikirkan lagi baik-baik. Hal lain juga sebagai bahan informasi bagi mereka yang memang terpaksa harus bercerai. Apalagi sekarang ini kabarnya sedang marak perceraian yang dilakukan oleh PNS yang berasal dari jabatan guru karena perbaikan tingkat kesejahteraan yang mereka dapatkan.

Sama seperti perkawinan PNS, perceraian PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Untuk dapat melakukan perceraian, PNS harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Untuk mendapatkan izin tertulis tersebut, maka PNS harus mengajukan izin perceraian secara tertulis kepada pejabat sesuai jalur hierarkinya dengan disertai PNS alasan-alasan. Beberapa alasan yang dimaksud adalah :

  1. Salah satu pihak berbuat zina
  2. salah satu pihak pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan
  3. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah
  4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat secara terus menerus;
  5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan; dan
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Perlu dikeahui, bahwa meskipun PNS telah mengajukan usul, maka tidaklah berarti usul tersebut akan langsung disetujui. Permintaaan izin untuk bercerai dapat diberikan apabila :

  1. tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya
  2. alasan yang dikemukakan benar/sah
  3. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat

Mengenai pembagian gaji yang berlaku setelah perceraian, berlaku ketentuan sebagai berikut :

  • jika perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga (1/3) gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga (1/3) untuk anak-anaknya. Apabila mereka belum dikarunia anak, maka setengah (1/2) dari gajinya diserahkan kepada isterinya.
  • Apabila perceraian terjadi karena kehendak suami isteri maka pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yg bercerai.
  • Khusus untuk wanita, bekas isteri tetap berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas kehendak isteri (bukan merupakan usul dari PNS pria) jika alasan perceraian karena dimadu, atau karena PNS pria melakukan zina, melakukan kekejaman/penganiayaan, menjadi pemabok/pemadat dan penjudi atau meninggalkan isteri 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang yang sah.

Agar pembagian gaji tersebut benar-benar dilaksanakan, maka pejabat wajib mengatur cara penyerahan bagian gaji kepada masing-masing pihak melalui saluran dinas. Jika bekas isteri menikah kembali, maka pembagian gaji tersebut dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya mantan isterinya menikah.

Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul terkait permsalahan ini :

Q : Siapa yang dimaksud dengan pejabat tempat mengajukan usul izin perceraian?

A : Pejabat tersebut pada hakikatnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bagi PNS pusat maka Menteri atau pimpinan instansi pusat, sedangkan untuk PNS daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota. Kecuali jika ada pendelegasian wewenang, maka ini tergantung kebijakan instansi. Pengajuannnya pun sesuai alur hierarki, jadi PNS mengajukan kepada atasannya terlebih dahulu untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Q : Biasanya berapa lama usul tersebut?

A : Setiap atasan yang menerima surat permintaaan izin perceraian, wajib menyampaikan kepada pejabat selambat-lambatnya 3 (bulan) terhitung tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian. Namun sebelum di diteruskan, atasannya harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali PNS yang ingin bercerai tersebut. Jika belum berhasil maka baru diteruskan kepada pejabat yang berwenang dengan disertai pertimbangan-pertimbangan bagi pejabat. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung ia menerima surat permintaan izin perceraian tersebut. Pada tingkat ini pejabat juga harus berusaha merukunkan PNS tersebut.

Q : Dalam upaya untuk merukunkan diatas, siapa saja pihak yang dimintai keterangan :

A : Yang diminta keterangan bukan hanya PNS yang mengajukan, namun juga pasangannya walaupun yang bersangkutan bukan PNS. Apabila dipandang perlu pejabat juga dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan.

Q : Apabila usul perceraian PNS disetujui, apakah berarti sudah resmi bercerai?

A : Belum bisa, ini hanya bersifat izin dari PPK kepada anda, sedangkan kewenangan yang memustuskan tetap di pengadilan agama.

Q : Jika setelah resmi terjadi perceraian lalu PNS pria (mantan suami) ternyata tidak melakukan pembagian gaji sebagaimana mestinya bagaimana?

A : Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada PPK agar PNS tersebut diberikan sanksi berupa hukuman tingkat berat.

Q : Setelah dicermati, kayaknya peraturannya cenderung menguntungkan pihak wanita, bagaimana jika PNS pria mengajukan usul cerai karena PNS wanita selingkuh (berzina), apakah tetap ada pembagian gaji?

A : Memang dalam peraturan tentang perkawinan dan perceraian PNS lebih memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak wanita agar seorang pria tidak melepaskan begitu saja kewajibannya sebagai kepala keluarga. Meski begitu dalam peraturan ini juga berlaku ketentuan bahwa isteri TIDAK MENERIMA pembagian gaji jika usul izin perceraian dari PNS pria karena isteri berzinah, dan/atau isteri melakukan kekejaman/penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .

Demikian ulasan singkat tentang perceraian PNS, saya sendiri sangat menyarankan agar kiranya bagi PNS dapat ¬†mempertahankan rumah tanggnyaa dan menghindari perceraian mengingat berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Setiap pasangan pasti ada kekurangan, jangan mencari kesempurnaan baru mencintai tapi cintailah dan temukan kesempurnaan bersamanya…

Semoga bermanfaat…

About these ads

62 pemikiran pada “Perceraian PNS

  1. bagaimana kalau setelah waktu 3 bulan Atasan yang dimintakan izin tidak meneruskan kepada PPK..? atau setelah diteruskan kepada PPK ternyata dalam waktu 3 bulan PPK belum mengeluarkan keputusan tentang Izin perceraian.??

    • Mf baru balas mas, sy mmang agak sibuk beberapa minggu ini…
      Sebenarnya dalam peraturan mmang diatur maks. cm 3 bln, jka lebih dr waktu tersebut tentu ybs berhak mempertanyakan alasannya kpd atasan dan PPKnya…

  2. Trus kapan berakhirnya PNS Pria berhenti membagi gaji kepada mantan istri??yg ada dlm aturan adalah sampai si mantan menikah lg, lalu bagaimana kl si PNS pria yg menikah lbh dulu???apakah msh wajib membagi gaji kpd mantan??

  3. Bagaimana klo PNS pria masih proses perceraian tpi udh pacaran lagi??
    dapet sanksi g??
    kira2 brp bln atau brp tahun waktunya proses perceraian itu sampai tuntas??
    apa tiap daerah beda2??

    • mohon maaf baru terbalas komentarnya, saya agak sibuk beberapa bulan ini karena ada keperluan pribadi yang diurus…
      Sebelumnya terima kasih atas komentarnya. Tentang PNS pria yang pacaran lagi, sependek pengetahuan saya, selama yang bersangkutan belum menikahi pacarnya tersebut maka sulit untuk diberikan sanksi kepegawaian mengingat belum adanya bukti kuat yang dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan hukuman..
      Yup, anda benar, tiap daerah memang berbeda2 waktu penyelesaiannya karena ini tergantung berbagai faktor misalnya jumlah berkas pengajuan, kesibukan pejabat, dll..

  4. ass. Terkait Prceraian sy dgn Mantan suami yg PNS. Mgapa Tdk ada realisasi pmbagian gaji ? Apakah utk mnuntt pmbagian gji tsb hrus sblm dinytakn resmi cerai oleh PA ? Apkh mntan istri tdk bs mntut mslah pmbgian gj jk tunjgan istri tlh di lpas ? Sy tlh knsultasi Ke BKD, dan BKD menyarankn sy untk mgurus lgsung ke Atasan PNS yg brsgkutan dgn melampirkan salinan Surat edaran BKAN yaitu blanko pernytaan kesanggupan pembagian Gaji dr suami. Namun sampai skrg tdk ada tggapn sma skali. Sesuai saran dri BKD sya bs mlanjtkn pengajuan ke DIKNAS jka tuntutan sy tdk di tggapi oleh mantan suami. Apkah memang bgt prosedurny ? Mgapa pjbat tdk mlakukan tndakan realisasi pmbagian gaji scra otomatis ? Mohon penjelasan !

    • Wa’alaykumussalam..
      mohon maaf mba baru bisa membalas komentarnya, saya benar2 ada kesibukan beberapa bulan belakangan ini, insya Allah aktif lagi d pertengahan Mei..
      Untuk realisasi pembagian gaji, mmang setelah ada pernyataan resmi dari PA. Bila sampai saat ini ternyata belum ada realisasi sesuai dengan perjanjian awal, maka mba Emma mungkin (karena saya kurang mengetahui kebijakan tiap2 daerah) mendatangi ke bagian keuangan daerah dengan menyampaikan bukti2 yg mendukung agar bisa direalisasikan pembagian gaji tersebut sehingga mereka bisa meminta bendaharawan gaji unit kerja suami mba Emma untuk langsung memotong gaji sebelum diserahkan..
      Semoga urusannya diberi kemudahan Mba dan diberi solusi yang terbaik..

      • Ass. Jika saya tidak mendapatkan hak saya yai tu (pembagian 1/2 gaji dari mantan suami karna tdk ada anak) Langkah apa yg harus sy tempuh? Krn sy ttp ingin mndaptkn hak sya sesuai dgn UU dn ktentuan yg brlaku. Ada sbgian pihak brpndapat bhwa sy tidak bs mnuntut apa2 lagi jka tunjangan istri tlh di lepas. Ada jg pihak lain brkomentar, bhwa yg kt tuntut bkn tunjangan istri melainkn pembagian gaji stlh perceraian . Mnrt mas gmna?

      • Mf sebelumnya mba, apa mba Emma mmiliki salinan d atas kertas tntang pernyataan suami yg menyanggupi pembagian gaji? Klau kita merujuk k peraturan, PNS yg tidak merealisasikan pembagian gajinya maka ybs dpt dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat..
        Sebenarnya apa yg mba lakukan itu sdh tepat, hnya saja respon pejabat d tiap daerah itu berbeda, baik tingkat pengetahuan trkait peraturan ataupun rspon pelayanan publiknya sehingga permasalahan mba Emma jd berlarut2..

      • Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan agar PNS pria tidak sewenang-wenang dlm menceraikan istrinya. Pekerjaan sbg PNS pada bebrapa daerah dianggap memiliki prestise sehingga menarik utk dijadikan pasangan hidup, apalgi bagi seorang wanita. Jika seorang PNS pria dapat dengan mudah melakukan kawin cerai, maka hal ini akan berakibat buruk juga kepada citra PNS secara umum..

  5. Askum
    Penggugat Isteri yang PNS, Sidang sudah ditunda 2 kali 3 bulan, karena tidak adanya Surat Ijin dari atasan. Pengacara Penggugat bilang ada Tanda Terima Permohonan, tapi belum turun juga.
    Dari Hakim ada 2 alternatif :
    1. Proses dibatalkan sementara sampai dengan adanya Surat Ijin dari atasan, dan mengajukan gugatan kembali.
    2. Proses dilanjutkan dengan membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung semua akibat atas tidak adanya Surat Ijin dimaksud.

    Pertanyaan :
    Bagaimana dengan pernyataan Hakim yg demikian ?
    Apakah Hakim bisa dikatakan melanggar PP yang terkait ?
    Atau adakah PP yg mengatur Kinerja HAKIM terkait dg Perceraian PNS ?
    Terima Kasih
    Wassalam

    • Wa’alaykumussalam,
      mohon maaf sekali baru bisa membalas komentarnya Mas…
      Terkait pernyataan hakim tersebut, insya Allah sah2 saja beliau memutuskan seperti itu, namun secara peraturan kepegawaian sebenarnya pejabat pengelola kepegawaiannnya lah yang kurang sesuai karena terlalu lama memproses usul permohonan perceraiannya..
      saran saya jika sampai saat ini masih berlarut2, maka ada baiknya bicarakan dahulu dengan atasannya mengenai sebab tidak diberikannya izin untuk menggugat, sebab jika dirasa alasan untuk menggugat kurang sesuai/lemah, baik pejabat pengelola kepegawaian ataupun hakim memang berhak untuk tidak mengabulkan izin perceraianya PNS tersebut…
      Semoga urusannya diberi kemudahan mas dan diberi solusi yang terbaik..

  6. Maap,pembahasannya kok hanya tentang suami istri yg pns..gmn klo kasusnya suami pegawai swasta,istrinya yg pns,seperti teman saya.apakah prosedurnya sama?atau bgmn prosedurnya? Terimakasih..

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya mba..
      Tentang prosedur perceraiannya sama saja mba, apakah dia pihak pria atau wanita, asalkan dia berstatus PNS maka ketentuan pengusulan izin percerainnya mengikuti prosedur diatas…

  7. maaf,kalau boleh tanya sedikit.bagaimana pembagian gaji itu dilakukan apakah sesuai dengan gaji bersih?
    bagaimana jika gaji sipria sudah tidak utuh,karena ada potongan hutang misalnya (angsuran bank,dll) tinggal setengah atau sepertiga gaji bersih yg harusnya diterima?
    demikian mohon bantuan dan pencerahannya,trims.

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      Iya, sebenarnya yang dimaksud diatas adalah gaji bersihnya, jika ternyata gaji yang bersangkutan tidak lagi full maka hendaknya dibicarakan pada saat akan melakukan pembagian gaji sewaktu mengajukan izin perceraian sehingga tidak merugikan kedua belah pihak..

  8. Kak, tolong dong buat artikel tentang darmawanita istri PNS.
    Apa diwajibkan istri PNS yang punya jabatan ikut serta dalam Darmawanita ?

    • terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      terkait Dharma wanita, saya kurang mengetahuinya, namun insya Allah bila suatu saat nanti saya menemukan referensi yang pas dan ada kemudahan, insya Allah akan saya tulis artikelnya…

  9. Mantan suami sy seorang PNS,dia kepsek. Kita sdh bercerai 4thn yg lalu. Dia sdh berkelg dan sy belum,sy ingin menanyakan kemana saya hrs mengajukan surat permohonan untuk pemotongan gaji secara otomatis untuk anak saya stiap bulannya,dan apa saja yg harus sy siapkan??. Karena kita selalu ribut tentang itu dan dia sll berkelit tentang nafkah anak. Dari pengadilan sdh ditetapkan 1 juta perbulan di luar uang kesehatan dan pendidikan. Tp stiap dia jengkel sm saya dia stop uangnya. Terimakasih banyak sebelumnya..

    • terima kasih telah berkunjung dan berkomentar…
      terkait permasalahan ibu, coba dikonsultasikan ke bagian bendahara di dinas pendidikan, namun jika masih belum berhasil, ibu bisa menyurati kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Bahkan jika memang ada bukti kuat bahwa mantan suami telah menyetujui menyerahkan sebagian gajinya kepada anak namun kemudian mangkir, mungkin ibu bisa menempuh jalur hukum agar memberikan efek jera kepadanya.

    • terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      mengenai perceraian PNS wanita, maka prosedurnya sama seperti diatas hanya saja dia tidak ada kewajiban menyerahkan sebagian gajinya kepada suami jika terjadi perceraian…

      • terima kasih atas kunjungan dan komentarnya.. mohon maaf karena baru bisa membalas komentar anda..
        Jika terjadi perceraian oleh suami PNS maka anaknya berhak untuk 1/3 gaji, baik dia diasuh oleh istri, keluarga lain, ataupun oleh ayahnya.

  10. Masbro, saya mau tanya…
    Bagaimana kalo sang mantan isteri tidak mau memberikan nomor rekeningnya untuk menampung pembagian gaji suami PNS? Kebetulan sang mantan isteri seorang PNS juga dan mempunyai jabatan dan penghasilan yang lebih tinggi dari mantan suami.
    Makasih jawabannya masbro..

    • terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      bila memang keadaannya demikian, sebaiknya pihak PNS pria tetap berusaha memenuhi kewajibannya, namun jika memang dia tidak mau menerimanya, maka berarti bukan kesalahan PNS pria lagi, hanya saja jika dimungkinkan buatkan surat pernyataan ybs bahwa dia memang tidak menginginkan pembagian gaji mantan suaminya agar bisa menghindari kalau-kalau ada tuntutan dikemudian hari….

  11. selamat siang mas
    saya pns dan ingin mengurus mengenai surat izin atasan terkait perceraian, tetapi suami saya tidak ingin datang ke kantor dan bermediasi seperti yang diminta atasan saya, sehingga atasan saya tidak berani mengeluarkan/meneruskan permohonan saya ke tingkat yang lebih tinggi karena dikhawatirkan suami saya akan menggugat atasan saya. apa yang harus saya lakukan. karena suami saya tidak ingin menceraikan saya. sedangkan di antara kami sudah tidak ada kecocokan lagi?
    mohon bantuannya
    terima kasih

    • terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, dalam pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa :

      “setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”

      Berdasarkan keterangan tersebut, seharusnya atasan saudari tetap meneruskan permintaan izin perceraiannya meskipun dalam mediasi yang dilakukannya belum berhasil. Adapun tentang kekhawatiran yang mungkin dirasakan oleh atasan, maka sebenarnya menurut saya itu agak berlebihan karena dalam hal ini kewajiban beliau hanya melakukan mediasi dan meneruskan proses berkas karena yang berwenang memberikan izin adalah pejabat (Bupati/Walikota di daerah, Menteri atau pimpinan lembaga di instansi pusat), justru mangkirnya suami saudari yang harusnya dipertanyakan. Dengan diteruskannya proses izin perceraian, bisa jadi di tingkat atasan yang lebih tinggi suami saudari bisa berhadir dalam proses mediasi. Lagipula yang harus diingat, yang menentukan sah atau tidaknya perceraian adalah nanti di pengadilan agama.
      Saya do’akan semoga proses yang saudari jalani diberi kemudahan, apapun hasilnya semoga itulah yang terbaik untuk anda dan keluarga, hanya saja jika boleh memberikan saran, tetap bertahan dan bersabar tentu lebih baik… :)

    • terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      terus terang saya kurang mengetahui untuk gaji ketiga belas, namun mengingat peruntukkan gaji ke-13 yang lebih ditekankan untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi putra-putri PNS (oleh karena itulah gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni/Juli) maka sudah sewajarnyalah jika sebagian gaji ke-13 juga diberikan kepada anak/ibunya. Untuk permasalahan ini saya sarankan untuk berkonsulasi dengan unit yang menangani penggajian mantan suaminya.. Terima kasih

  12. bagaimana kalau proses pengadilan agama yang diurus terlebih dahulu, artinya surat cerai resmi keluar dari pengadilan agama trus diberikan kepada pimpinan dimana PNS bekerja, apakah itu lebih mempercepat dan memang diperkenankan? trima kasih

    • Terima kasih ata kunjungan dan komentarnya…
      Setau saya hal tersebut tdk diperkenankan, lagipula jika pengadilan agama tahu bhwa yg bersangkutan adalah PNS, maka usulny bisa jd tidak diproses sebelum ada surat izin dr instansinya..

  13. Assalamu’alaykum.
    apakah dg tdk datang pd saat mediasi di BP4 bisa mempercepat proses perceraian atau sebaliknya?
    terima kasih

    • Wa’alaykumussalam,
      Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya…
      Sebelumny sy mhon mf krn kurangny pengetahuan bagaimana proses d BP4, namun jika sy tdk salah, BP4 akan memanggil pihak yg bertikai, jika ternyata ada salah satu pihak yg menolak utk hadir mk proses pemanggilan akan ttap dilaksanakan smpai dgn 3 kali. Bila ternyata masih ada pihak yg tdk hdir dan pihak yg menuntut ttp ingin dilanjutkan, mk usulny ttp diteruskan k pengadilan agama..
      Jadi, jika kedua pihak berlaku kooperatif mk tntu akan mempercepat proses percerainnya..

  14. Istri saya pns di kementerian, apabila saya menjadi pengguugat apakah prooses perceraian. Kami harus meminta ijin atasannya? Apakah pengadilan agama akan menolak untuk memproses perceraian kami? Saya sudah 7 tahun berpisah dan tidak memberikan naffkah lahir batin, alasan berpisah karena tidak ada kecocokan, apa kira2 alasan yang akan saya pakai untuk menngguugat agar proses tidak bertele2. Kami berdua sudah sepakat berccerai hanya bingung ddalam mengajuuukan alasan yg tepat

    • Terima kasih ats kunjungan dan komentarnya, mohon mf klau baru skarang bisa membalas komentarnya…
      Jika bapak sudah masuk dlm tunjangan gaji istri serta terdata dalam administrasi kepegawaian lainnya, tentu perlu mengajukan permohonan izin perceraian dr instansi istrinya..
      Adapun alasan yg tepat, saya kira anda berdua yg lebih tahu permasalahannya, namun bila ada sesuatu yg dirasa sungkan untk diungkapkan, maka cb saja diusulkan dgn alasan sdh tdk ada lg kecocokan, nanti ktika penasehatan perkawinan baru dijelaskan secara langsung alasan2 yg mendasari permohonan cerainya…

  15. Ass…. Saya ingin menanyakan masalah poligami bagi PNS. Saya akan menjadi istri ke dua seorang PNS. bagaimana prosedurnya ? Apakah saya sebagai istri ke dua berhak atas bagian gaji suami ? Apakah saya juga bisa masuk di daftar gaji suami jika saya telah menjadi istri sahnya walaupun sebagai istri ke dua ? Mohon penjelasan !

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya.. mohon maaf karena baru bisa membalas komentar anda..
      Silakan calon suami ibu untuk mengajukan permohonan poligami ke instansi terkait, jika permohonannya diterima maka anda dapat menjadi istri kedua yang sah. Adapun bagian gaji setau saya hanya diberikan kepada 1 orang istri saja, namun jika suami anda pensiun meninggal dunia maka baru gaji pensiunnya dibagi dua diantara istri-istrinya.

  16. Saya pernah mengajukan perceraian dengan alasan yg sangat tepat.pemabuk penganiayaan,tidak memberi nafkah lahir dan batin,tp kendalanya, di instansi dinas saya tidak mau memberi surat izin tsb.dikarenakan swami tidak mw bercerai, jika saya melanjutkan maka saya hrs siap menanggung resiko, bahkan bisa2 diberhentikan jd pns, otomatis saya takut kan..gimana dg hukum pemerintah ini?Apa mungkin saya rela menjalani rumah tangga seperti ini hny untuk mempertahankan pns saya.atau saya harus bagaimana?minta sarannya buk

    • Terima kasih telah berkunjung dan komentarnya..
      Terus terang saya tidak bisa memberikan banyak saran karena minimnya informasi dari ibu terkait alasan penolakan dari instansi.
      Setau saya, resiko yang mungkin didapatkan dari PNS wanita yg menggugat cerai PNS suaminya paling-paling istrinya tidak mendapatkan hak pembagian gaji dari suami. Kecuali jika ibu nikah siri dengan pria lain sebelum ada surat cerai yang sah dari pengadilan agama, maka baru bisa diancam dengan pemberhentian PNS.
      Sebaiknya jika ibu memang masih ingin bercerai, maka silakan mengajukan kembali permohonan cerainya namun dengan melampirkan/mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dgn perceraian PNS sehingga meyakinkan instansi ibu untuk memberi izin perceraian.

  17. salam, saya mau mengajukan gugatan perceraian terhadap suami saya yang juga PNS namun beda kabupaten. saya bingung bagaimana format surat izin mengajukan perceraian kepada kepala dinas/instansi. mohon bantuan’y mba. trimakasih

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      Secara umum tidak ada format resmi pengusulannya, ibu cukup mengajukan permohonan perceraian disertai dengan alasan alasan yg mendasari keinginan untuk bercerai kepada instansi ibu. Suami ibu nanti akan dipanggil oleh instansi ibu untuk keperluan mediasi, jadi dia tidak perku mengajukan di instansinya…

  18. bagaimana kalau yg mengajukan istri pns sedangkan gaji suami sudah dipotong 2/3 untuk hutang? berapa yg harus diberikan kepada istri dan anak?

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      Jika yg mengajukan adalah PNS wanita, maka setau sy tidak ada kewajiban bagi suaminya (jika seorang PNS) utk melakukan pembagian gaji..

  19. Jika istri yg mengajukan cerai kpn suami PNS,bagaimana dengan hak asuh anak,anak kami msh berusia 2 thn. Jujur sy tidak begitu menuntut atas hak gaji,hanya hak asuh sj. Mhn jwbanya mba,trimaksh.

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya..
      Utk hak asuh anak itu nanti dibicarakan d pengadilan mas, jika mas memang merasa lebih sanggup utk mengurus anak, maka silakan diberikan argumentasinya pd saat persidangan..

  20. Maaf mas, sya ibu2 yg pns suami sy. Jd sy hrus ksh argumem yg jelas ya,cntohnya sprti ap mas,yang membuat argumen sy kuay? Tmksh.

    • Oh, mhon mf bu…
      Sebenarnya hak asuh anak justru lebih mudah utk diberikan kepada ibu krn pd umumnya seorang ibulah yg mengasuh anak..
      Tentang argumen d pengadilan, sy rasa ibulh yg lebih tahu mengapa ibu merasa lebih berhak terhadap hak asuh anak, namun argumen yg bs bs ibu sampaikan misalnya tentang hubungan personal yg kuat antara ibu dan anak, kesanggupan utk mengurus anak (krn dikhwatirkan bapaknya tdk maksimal dlm mngasuh krn sibuk bekerja), dukungan dr keluarga ibu, dll..

    • Gapp bu, selama alasan yg bisa ibu sampaikan kuat, sy rasa tdk masalah.. lagi pula ibu pasti di untungkan utk mendapatkan hak asuh karena seorang wanita..

  21. saya PNS dan suami saya annggota POLRI, suami saya punya wanita idaman lain dan bersikeras menyuruh saya untuk segera mengajukan cerai, sedangkan saya punya anak batita, dengan alasan suami susah mengajukan ijin cerai kepada atasannya, maka suami saya menyuruh saya yang mengajukan, tetapi suami saya juga tidak mau untuk membuat kesepakatan / surat perjanjian tentang pembagian gaji, yang saya tanyakan jika saya mengajukan cerai apakah anak saya mendapatkan haknya 1/3 dari gaji suami atau semua dibebankan saya?, mengingat saya yang mengajukan cerai dan punya penghasilan sendiri, mohon jawabannya.

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya, mohon maaf karena baru sekarang membalas komentarnya..
      Sependek pengetahuan saya, jika pihak istri yang mengajukan cerai maka tidak ada kewajiban pembagian gaji dari suami. Suami menyuruh anda untuk mengajukan perceraian bisa jadi juga salah satu cara dia untuk melepaskan kewajibannya untuk menafkahi anda dan anak secara formal. saran saya jika anda memang ingin bercerai, konsultasikan dengan atasan suami anda terkait langkah2 yang dapat ditempuh agar bisa menguntungkan kedua belah pihak.

  22. Maaf saya mau tanya,bagaimana caranya untuk mendapatkan tunjangan istri pns sedang kami belum bercerai,saya swasta dan suami pns,suami seorang guru tapi suka main wanita karena ingin bebas main wanita saya di usir suami dan tidak pernah di beri nafkah serta anak kami juga di kuasai oleh suami,saya sudah melaporkan suami kepada kepsek dan dinas karena suami seorang guru tapi jawabnya justru menyakitkan “mengapa ibu menikah dengan orang seperti itu ? jadi salah sendiri”,dan memang sejak mendapatkan tunjangan sertifikasi suami jadi tambah gila dalam hal main wanita bahkan psk.bagaimanakah caranya secara kedinasan untuk mendapatkan tunjangan istri hak saya yang tidak pernah di berikan oleh suami ?mohon jawaban.terima kasih

    • Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya, mohon maaf jika baru sekarang saya bisa membalas komentarnya.
      Sebelumnya saya menyampaikan rasa turut prihatin atas permasalahan yang ibu hadapi. Terkait tunjangan isteri, sebenarnya pembayarannya telah digabungkan dalam gaji bulanan suami ibu yang nilainya 10% dari gaji pokok. Silakan dicek daftar gaji suami ibu untuk mengetahui apakah ibu telah terdaftar dalam daftar gaji atau belum.
      Jika sudah terdaftar, maka seandainya terjadi perceraian, ibu berhak mendapatkan 1/3 dari gaji mantan suami.
      Saya doakan semoga keluarga ibu diberi ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, serta diberikan jalan keluar yang terbaik atas permasalahan yang ibu hadapi. Aamiin

  23. Terima kasih mas Aulia,Sungguh saya merasa sangat tidak adil dan teraniaya luar biasa,Anak di kuasai mertua dan saya sangat tidak berdaya sedangkan pengasuhanya tidak terlalu baik kadang sampai masuk rumah sakit karena sembelit atau diare sedangkan saya tahu suami jika sudah main wanita tidak ingat sama anak,Saya sudah Mengajukan gugatan cerai sebanyak 2 kali ke PA tapi ada kendala karena suami bekerja sama dengan pihak mafia hukum di pengadilan tersebut yang notabene pegawai di pengadilan agama tersebut dan saya lelah bermasalah macam2,Suami saya mengacam tidak akan memuluskan perceraian jika saya tidak mengiklaskan harta gono gini,mahar terutang dan anak kepadanya,Kami sudah pisah ranjang 3,5 thn dan waktu di usir saya hanya boleh membawa baju yang saya kenakan saja,Mungkinkah ada jalan secara hukum yang tegas agar saya mendapat keadilan ?dan mungkinkah saya harus melaporkan KDRT penelantaran suami saya kepada pihak yang berwajib ?bagaimanakah cara menghadapi kezdoliman suami?Tentang perceraian dan anak balita saya?mohon saran karena saya sangat binggung sekali dan merasa sangat tidak berdaya dan perlu di ketahui juga saya sudah berupaya melapor ke departemen pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta lembaga perlindungan anak tempat domisili suami tapi tidak efektif dan agak di abaikan.terimakasih sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s